Informasi Publik

Persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh peserta PPPK Tahap II dari BPHPMP dapat mengikuti pelaksanaan ujian di BKN Pusat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari tanggal 25 s/d 28 April 2025.

Pendampingan penyusunan tanggapan atas temuan BPK dilakukan untuk sinkronisasi penyampaian justifikasi untuk pengungkapan yang akuntabel dan memperjelas upaya penyelesaiannya.

Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada seluruh staf BISIP atas adanya Permentan 10/2025 dan perubahan tugas dan fungsi BPHPMP dan bagaimana mengidentifikasi tugas dan fungsi baru dalam implementasi pelayanan prima.

Pembahasan dilakukan untuk pengusulan perolehan ijin penggunaan PNBP royalti yang lebih baik dari tahun 2024, sebagaimana diusulkan dapat mendekati 95%. Namun, kondisi ini harus dilengkapi dengan prediksi 3 tahun ke depan rencana penggunaan PNBP.

KPRI Puspita melakukan pembahasan perpanjangan kontrak kerja sama lisensi untuk rahasia dagang Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO). Perpanjangan ini dibahas diperiode telah ditetapkannya SOTK yang baru sebagaimana Balai Penelitian Tanah dan Pupuk yang menghasilkan invensi PUPO ini telah berganti lagi organisasinya dari yang kemarin Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BPSI Tanah dan Pupuk), saat ini telah berganti menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, sebagaimana Permentan 10 Tahun 2025.

Pembahasan perpanjangan kontrak kerja sama lisensi ini menginformasikan bahwa tugas dan fungsi Balai saat ini masih sejalan dalam kondisi adanya fungsi yang disebutkan pada Pasal 133 Permentan 10/2025 yaitu pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian. PUPO sebagai perangkat uji jelas sudah diproduksi dan disebarkan oleh KPRI Puspita dan dalam periode ini telah 3 kali mengalami perpanjangan lisensi.

FGD ini mengungkapkan adanya persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana ketentuan yang baru untuk lebih selektifnya JF Pranata Humas sebagaimana kebutuhan pada Tingkat Jabatannya masing-masing. Misal untuk Pranata Humas Muda dipersyaratkan strata dua untuk Pendidikan

Dari BPHPMP belum ada pelantikan pejabat fungsional sehubungan dengan adanya perubahan nama fungsional dari yang semula Analis Anggaran APBN menjadi Pengawas Keuangan APBN

Pembahasan untuk fungsi di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian, lebih pada penetapan pelaksanaan fungsi c) pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian. Dengan memasukkan tambahan pengelolaan ATB untuk mewadahi penugasan dari Kepmentan 488/2023.

Pembahasan pemantauan dan verifikasi ini dilakukan atas perjanjian lisensi untuk pemanfaatan paten ‘Produk Silika Cair dari abu sekam padi dan proses pembuatannya menggunakan teknik sol’ yang merupakan hasil invensi dari BB Paspa.

Kendala atas pelaksanaan lisensi yang diperoleh sejak 2020-2025 dan baru di tahun 2023 diperoleh ijin edar produk, sementara pengujian atas pertanaman organik menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi meningkatkan biaya input.

Sehingga atas kondisi lisensi yang akan berakhir, disarankan untuk memperpanjang dalam hal ini guna memanfaatkan masa ijin edar produk yang masih berlaku hingga 2026.