Koordinasi dilakukan bersama Timker Humas dan IP, Sekretariat BRMP diikuti kemudian dengan arahan dari Kepala BRMP mengenai pentingnya memperluas informasi teknologi yang telah dimiliki dan untuk dikemas ulang sesuai dengan kondisi saat ini.

Pelaksanaan pemantauan dan verifikasi kinerja lisensi PT. Karya Tunas Sejahtera, selaku pelisensi PVT Jagung Hibrida dilakukan secara daring dan diikuti secara langsung oleh masing-masing pihak. Lisensi ini sudah berakhir di bulan Januari 2026 dan PT KTS tercatat masih memiliki piutang royalti dan ada keinginan untuk melakukan perpanjangan lisensi.

Pembahasan lanjutan ini dilakukan dengan pencermatan dari BRMP PH bahwa diperlukan pedoman umum atau petunjuk teknis yang mengatur tentang rincian perubahan pada sertifikat hak PVT yang sudah terbit, sebagaimana permasalahan tidak dikonfirmasinya BRMP terkait atas terbitnya PVT jagung hibrida.

Pembahasan berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan Raker BRMP 2026 di tanggal 25-27 Februari 2026 di Bogor

Pelantikan pejabat di lingkup BRMP dilakukan pada 255 pejabat structural dan fungsional yang dilakukan guna percepatan kinerja mendukung tugas dan fungsi BRMP.

Dalam mengemban tugas baru sebagai Penanggung Jawab LTT Kabupaten/Kota Cianjur dan Kabupaten Bekasi sesuai SK Menteri Pertanian No. 166/Kpts/PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan tanggal 10 Februari 2026, maka Kepala BRMP PH ditugasi untuk sejumlah pencapaian LTT, LTT Reguler, dan Cetak Sawah Rakyat.

Pelaksanaan pemantauan dan verifikasi kinerja lisensi PT Greenlife Biosciense Indonesia, selaku pelisensi 2 paten milik BRMP TROA dilakukan secara daring dan diikuti secara langsung oleh masing-masing pihak. Disepakati pada Pemantauan bahwa PT Greenlife akan mengembalikan lisensi yang diberikan dikarenakan adanya perubahan strategi reposisi bisnis perusahaan untuk memfokuskan usaha pada produk lainnya, khususnya input pertanian organik bagi petani hortikultura.

Pelaksanaan pemantauan dan verifikasi kinerja lisensi PT Jafran Indonesia (PT. Jafran), selaku pelisensi PVT Jagung Hibrida dilakukan secara daring dan diikuti secara langsung oleh masing-masing pihak. Disepakati pada Pemantauan untuk kewajiban royalty dapat disetorkan oleh mitra secara tepat waktu dan telah diterbitkan 1 invoice untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pelaksanaan diskusi perubahan Permentan 25/2021 untuk mempercepat proses Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dimaksudkan untuk memperjelas dan menstandarkan kelengkapan dokumen permohonan Hak PVT.

Pembahasan kedua untuk perubahan PP 28/2023 dikoordinasikan oleh Biro KBMN, Kementan dan diinformasikan atas spesifiknya kebutuhan PNBP royalty dari alih teknologi agar kedepan dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan perlindungan ATB dari HKI yang sudah berhasil di komersialisasi.