PEKPP 2025 dilaksanakan guna melakukan pengukuran kinerja pelayanan publik sehingga dapat diperoleh nilai indeks pelayanan publik. Acuan pelaksanaan PEKPP adalah PermenPAN RB No. 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kementan mendukung pengusulan peningkatan Tunjangan Kinerja yang sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara melalui usulan Mentan, maka Kementan kembali akan melaksanakan PEKPP khususnya untuk Satker yang sudah menjadi lokus evaluasi yaitu Layanan Administrasi, Layanan Jasa, dan Layanan Barang. Target Satker sebaiknya sudah diusulkan dari masing-masing Eselon 1 dan usulan Satker yang sudah pernah dilakukan evaluasi oleh Ombusman, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk Satker lainnya terutama bagi pelayanan yang belum mendapat penghargaa Pelayanan Prima sebelumnya, merupakan core business instansi, dan merepresentasikan 3 ruang layanan di BPHPMP.

Monitoring dilaksanakan untuk mengukur dan mengejar realisasi perencanaan kegiatan sesuai anggaran

Proses Bisnis BRMP yang utama disusun berdasarkan kesesuaian pada Kepmentan 102/2025 dan rancangan kepmentan rincian tugas dari UPT agar proses bisnisnya bisa sejalan dengan RO/KRO

Diskusi dilaksanakan untuk mempersiapkan kontribusi dalam menyebarluaskan pemberitaan atas program Kementan diberbagai media seperti medsos, berita daring, dan media lainnya.

Peringatan Hari Krida Pertanian Tahun 2025 dilaksanakan Mentan dengan memberikan apresiasi kinerja pada peraih LTT terluas untuk 10 lokasi disamping juga pemberian penghargaan motivasi kerja kepada PPL dengan masa kerja lebih dari 30 tahun.

Kegiatan Sosialisasi digelar secara hybrid di lingkup Kementan oleh Biro Layanan Komunikasi dan Informasi (Biro KLI), Kementan dan diikuti oleh seluruh pejabat fungsional Pranata Humas dan pelaksana kepegawaian atas kontruksi peraturan baru untuk fungsional Pranata Humas di lingkup Kementan.

Permenkomdigi ini memuat 3 ketentuan yaitu:
1. Petunjuk pelaksanaan dan teknis JFPH
2. Pedoman penghitungan kebutuhan JFPH
3. Pedoman uji kompetensi JFPH

Sosialisasi SPI Zona Integritas di lingkup BRMP dilakukan guna memitigasi hasil survey SKM dan SPAK yang telah dilaksanakan di periode Triwulan ke-2 terutama sejalan dengan PermenPANRB Nomor 90 tahun 2021.

Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dilakukan oleh Biro OSDMA, Kementan khusus untuk BRMP dan BRMP PH sudah menyampaikan usulan layanan yang sesuai dengan Permentan 10/2025 sesuai Pasal 133 yaitu:

1. Layanan Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Layanan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Layanan Pendukung (layanan informasi PPID dan Perpustakaan)

Sosialisasi Bagan Akun Standar (BAS) dikondisikan diperlukan untuk mengkontruksikan perbaikan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi kegiatan nanti sesuai dasar hukumnya yaitu PMK-2014/PMK.05/2013, Keputusan Dirjen Perbendaharaan KEP-331/PB/2021 dan KEP-291/PB/2022.

Reviu formasi peta jabatan dibutuhkan untuk penyesuaian atas permintaan pengurangan yang logis pada 20% dari yang sudah diusulkan di lingkup Satker BRMP.