Pelaksanaan Rapim B diperluas untuk koordinasi pelaksanaan tugas Perbenihan untuk 3 komoditas yaitu Bawang Putih, Gandum, dan Tebu mendukung swasembada dan substitusi import.

Ekspose IKM Semester I Tahun 2025 ini menjadi ajang laporan dan evaluasi dari pelaksanaan survey pelayanan publik di masing-masing Satker di lingkup BRMP. Dan BPHPMP menyampaikan progres penyesuaian ruang lingkup layanan sebagaimana perubahan organisasi.

Sosialisasi diikuti oleh BPHPMP untuk melakukan implementasi Tata Naskah Dinas dan SRIKANDI. Kegiatan ini dilaksanakan di BRMP Jakarta dan diikuti oleh calon arsiparis BPHPMP. SRIKANDI merupakan sistem informasi kearsipan dinamis terintegritas dimana aplikasi ini bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatkan efesiensi, akurasi serta kemudahan akses dalam pengelolaan surat menyurat dan arsip.

Monitoring dilaksanakan untuk mengukur dan mengejar realisasi perencanaan kegiatan sesuai anggaran

PEKPP 2025 dilaksanakan guna melakukan pengukuran kinerja pelayanan publik sehingga dapat diperoleh nilai indeks pelayanan publik. Acuan pelaksanaan PEKPP adalah PermenPAN RB No. 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kementan mendukung pengusulan peningkatan Tunjangan Kinerja yang sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara melalui usulan Mentan, maka Kementan kembali akan melaksanakan PEKPP khususnya untuk Satker yang sudah menjadi lokus evaluasi yaitu Layanan Administrasi, Layanan Jasa, dan Layanan Barang. Target Satker sebaiknya sudah diusulkan dari masing-masing Eselon 1 dan usulan Satker yang sudah pernah dilakukan evaluasi oleh Ombusman, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk Satker lainnya terutama bagi pelayanan yang belum mendapat penghargaa Pelayanan Prima sebelumnya, merupakan core business instansi, dan merepresentasikan 3 ruang layanan di BPHPMP.

Diskusi dilaksanakan untuk mempersiapkan kontribusi dalam menyebarluaskan pemberitaan atas program Kementan diberbagai media seperti medsos, berita daring, dan media lainnya.

Proses Bisnis BRMP yang utama disusun berdasarkan kesesuaian pada Kepmentan 102/2025 dan rancangan kepmentan rincian tugas dari UPT agar proses bisnisnya bisa sejalan dengan RO/KRO

Kegiatan Sosialisasi digelar secara hybrid di lingkup Kementan oleh Biro Layanan Komunikasi dan Informasi (Biro KLI), Kementan dan diikuti oleh seluruh pejabat fungsional Pranata Humas dan pelaksana kepegawaian atas kontruksi peraturan baru untuk fungsional Pranata Humas di lingkup Kementan.

Permenkomdigi ini memuat 3 ketentuan yaitu:
1. Petunjuk pelaksanaan dan teknis JFPH
2. Pedoman penghitungan kebutuhan JFPH
3. Pedoman uji kompetensi JFPH

Peringatan Hari Krida Pertanian Tahun 2025 dilaksanakan Mentan dengan memberikan apresiasi kinerja pada peraih LTT terluas untuk 10 lokasi disamping juga pemberian penghargaan motivasi kerja kepada PPL dengan masa kerja lebih dari 30 tahun.

Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dilakukan oleh Biro OSDMA, Kementan khusus untuk BRMP dan BRMP PH sudah menyampaikan usulan layanan yang sesuai dengan Permentan 10/2025 sesuai Pasal 133 yaitu:

1. Layanan Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Layanan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Layanan Pendukung (layanan informasi PPID dan Perpustakaan)