Informasi Publik

Proses Bisnis BRMP yang utama disusun berdasarkan kesesuaian pada Kepmentan 102/2025 dan rancangan kepmentan rincian tugas dari UPT agar proses bisnisnya bisa sejalan dengan RO/KRO

Diskusi dilaksanakan untuk mempersiapkan kontribusi dalam menyebarluaskan pemberitaan atas program Kementan diberbagai media seperti medsos, berita daring, dan media lainnya.

Peringatan Hari Krida Pertanian Tahun 2025 dilaksanakan Mentan dengan memberikan apresiasi kinerja pada peraih LTT terluas untuk 10 lokasi disamping juga pemberian penghargaan motivasi kerja kepada PPL dengan masa kerja lebih dari 30 tahun.

Kegiatan Sosialisasi digelar secara hybrid di lingkup Kementan oleh Biro Layanan Komunikasi dan Informasi (Biro KLI), Kementan dan diikuti oleh seluruh pejabat fungsional Pranata Humas dan pelaksana kepegawaian atas kontruksi peraturan baru untuk fungsional Pranata Humas di lingkup Kementan.

Permenkomdigi ini memuat 3 ketentuan yaitu:
1. Petunjuk pelaksanaan dan teknis JFPH
2. Pedoman penghitungan kebutuhan JFPH
3. Pedoman uji kompetensi JFPH

Sosialisasi SPI Zona Integritas di lingkup BRMP dilakukan guna memitigasi hasil survey SKM dan SPAK yang telah dilaksanakan di periode Triwulan ke-2 terutama sejalan dengan PermenPANRB Nomor 90 tahun 2021.

Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dilakukan oleh Biro OSDMA, Kementan khusus untuk BRMP dan BRMP PH sudah menyampaikan usulan layanan yang sesuai dengan Permentan 10/2025 sesuai Pasal 133 yaitu:

1. Layanan Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Layanan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Layanan Pendukung (layanan informasi PPID dan Perpustakaan)

Sosialisasi Bagan Akun Standar (BAS) dikondisikan diperlukan untuk mengkontruksikan perbaikan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi kegiatan nanti sesuai dasar hukumnya yaitu PMK-2014/PMK.05/2013, Keputusan Dirjen Perbendaharaan KEP-331/PB/2021 dan KEP-291/PB/2022.

Pemantauan dan Verifikasi ini menjaring permohonan keringanan denda dari PT. Soebandi Raja Agriculture sebagaimana komitmen pembayaran pokok sudah dilakukan di bulan Juni 2025 dan permohonan keringanan ini adalah bagian dari implementasi PP 59/2020 dan PMK 206/2021.

Reviu formasi peta jabatan dibutuhkan untuk penyesuaian atas permintaan pengurangan yang logis pada 20% dari yang sudah diusulkan di lingkup Satker BRMP.

Kegiatan terkoordinasi dari BRMP ini untuk memberi pemahaman atas kondisi perbaikan Penilaian Mandiri Zona Integritas yang segera akan dilaksanakan.