Pembahasan peta jabatan ini dibutuhkan sesuai dengan Lembaga baru dan oleh karenanya perlu koordinasi di lingkup BRMP dengan K/L Pembina masing-masing Pembina dan hal ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya kendala di kemudian hari, terutama untuk Tingkat UPT dan UK.

Koordinasi langsung dipimpin oleh Mentan atas kebutuhan pengawasan dan monitor Luas Tambah Tanam (LTT) di 14 Provinsi dan Pengerahan irigasi sesuai dengan kebutuhan luas tambahan cetak sawah di periode Februari s/d April 2025.

Diskusi dilaksanakan dalam rangka melaporkan perkembangan SiBaRISTA guna menindaklanjuti temuan BPK, bahwa:

Secara keseluruhan Aplikasi SiBaRISTA masih dapat digunakan, namun perlu dipastikan Satker pengampunya saja. Begitupun dengan tinjauan pada menu-menunya, seperti menu layanan laboratorium, layanan permohonan lisensi, SNI Corner, dan menu layanan pendampingan standar masih memungkinkan diteruskan. Hanya saja memerlukan waktu untuk melengkapi materi paket penerapan standar, langkah penerapan standar sampai diperolehnya tanda SNI, hingga embeded link untuk e-learning video yang perlu dikoordinasikan dengan BB Penerapan dan pemberi layanan penerapannya di BRMP Provinsi;

Memperhatikan kendala dan permasalahan tersebut, kami mohon arahan Bapak Sekretaris Badan terkait dengan:

Pendanaan pengembangan aplikasi dan materi substansi lainnya dengan Satker di lingkup BRMP yang membutuhkan waktu;

Pengembangan per menu layanan oleh Satker pemberi layanan dengan substansi konten hingga pada tarif termasuk operator yang dapat ditugaskan melakukan kontrol permohonan layanan; 

Penamaan SiBaRISTA yang perlu disesuaikan dan usul kami yaitu tetap menggunakan SiBaRISTA, namun mengubah akronimnya menjadi:

Sistem Informasi Basis Perakitan Inovasi dan Standar Pertanian;

Sistem Informasi Basis Rancangan Perakitan, Standar dan Modernisasi Pertanian;

Sistem Informsi Basis Layanan Publik Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Sistem Informasi Basis Perakitan, Modernisasi, dan Standar Pertanian;

Beberapa kondisi yang perlu selalu menjadi perhatian adalah Theory of Change (ToC) dari Proyek yang mungkin harus selalu diingatkan untuk sinkronisasi dan kesamaan tujuan dari setiap pelaksanaan proyek atas kegiatan setiap Komponennya;

Kondisi kebutuhan bergeraknya setiap Komponen yang tentunya akan menghasilkan dari informasi-informasi yang menjadi knowledge dari pelaksanaan proyek disampaikan memerlukan server atau tempat penyimpanan untuk materi Komponen 4 dan Komponen lain dapat mengumpulkan seluruh hasil final yang menjadi bahan bagi Komponen 4 dan juga Komponen lain;

Tindak lanjut hasil diskusi yang disepakati:

Mempersiapkan sistem penyimpanan yang akan disiapkan dari BRMP Pengelola Hasil dalam NAS (Network Attached Server) dan nanti disiapkan masing-masing komponen dengan user dan passwordnya untuk setiap Penjab Komponen;

Pembahasan TOR, kuesioner baseline dari masing-masing Komponen akan diagendakan pada pertemuan berikutnya;

Mengenai kebutuhan website dan penandatanganan kesepakatan dengan pemegang SDG jika dimungkinkan untuk dikoordinasikan terlebih dahulu di lingkup BRMP terutama untuk menentukan ruang lingkup kesepakatan nanti dengan K/L lain.

Pendampingan penyusunan tanggapan atas temuan BPK dilakukan untuk sinkronisasi penyampaian justifikasi untuk pengungkapan yang akuntabel dan memperjelas upaya penyelesaiannya.

Persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh peserta PPPK Tahap II dari BPHPMP dapat mengikuti pelaksanaan ujian di BKN Pusat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari tanggal 25 s/d 28 April 2025.

Pembahasan dilakukan untuk pengusulan perolehan ijin penggunaan PNBP royalti yang lebih baik dari tahun 2024, sebagaimana diusulkan dapat mendekati 95%. Namun, kondisi ini harus dilengkapi dengan prediksi 3 tahun ke depan rencana penggunaan PNBP.

Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada seluruh staf BISIP atas adanya Permentan 10/2025 dan perubahan tugas dan fungsi BPHPMP dan bagaimana mengidentifikasi tugas dan fungsi baru dalam implementasi pelayanan prima.

KPRI Puspita melakukan pembahasan perpanjangan kontrak kerja sama lisensi untuk rahasia dagang Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO). Perpanjangan ini dibahas diperiode telah ditetapkannya SOTK yang baru sebagaimana Balai Penelitian Tanah dan Pupuk yang menghasilkan invensi PUPO ini telah berganti lagi organisasinya dari yang kemarin Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk (BPSI Tanah dan Pupuk), saat ini telah berganti menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, sebagaimana Permentan 10 Tahun 2025.

Pembahasan perpanjangan kontrak kerja sama lisensi ini menginformasikan bahwa tugas dan fungsi Balai saat ini masih sejalan dalam kondisi adanya fungsi yang disebutkan pada Pasal 133 Permentan 10/2025 yaitu pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian. PUPO sebagai perangkat uji jelas sudah diproduksi dan disebarkan oleh KPRI Puspita dan dalam periode ini telah 3 kali mengalami perpanjangan lisensi.