Pemhahasan pasal diberikan kepada BRMP PH khususnya untuk pasal 8 dan 9 yang berkaitan dengan denda sebesar 100% dan Risiko konsekuensi dari peningkatan tarif bagi paten-paten yang dimiliki oleh K/L

Pelaksanaan Rakor diikuti oleh seluruh Penjab Swasembada Pangan dan memastikan produktivitas terjaga dilakukan juga sosialisasi oleh semua Eselon I yang memfasilitasi penyediaan benih dan pupuk

Pelaksanaan pertemuan dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian guna mengantisipasi musim kemarau dan mulai rendahnya curah hujan dari masing-masing wilayah dan harus diantisipasi dengan penambahan luas tambah tanam untuk tetap menjaga produktivitas pangan terjamin.

Rapat integrasi dilakukan untuk menindaklanjuti penyediaan data SDG KIK diseluruh K/L pengampu dan untuk Tim Kajian Integrasi ini dilibatkan BRMP Biogen dan BRMP PH sebagai mana tahun 2020 perjanjian pertukaran data SDG KIK ini sudah pernah dilakukan.

Verifikasi kelayakan lapang dilakukan mendukung proses tindak lanjut sebelum dilakukan mediasi naskah perpanjangan lisensi dan diperolehnya rekomendasi persetujuan perpanjangan lisensi dair BRMP Jabar

Pelaksanaan apel pagi arahan Pimpinan mendukung implementasi Work From Home di BRMP PH

Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat BRMP dilakukan untuk memastikan seluruh Satker lingkup BRMP melakukan pelaksanaan survey dan melaporkannya secara triwulan guna mendukung pencapaian peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Kementan.

Pertemuan koordinasi dilakukan untuk perencanaan kegiatan Dialog Kebijakan I berkaitan dengan seluruh Komponen CDCSUI dalam pelaksanaan kegiatan di bulan April dan Mei 2026

Pelaksanaan kegiata dalam rangka rekonsiliasi data luas panen di periode bulan April 2026 untuk sinkronisasi antara data sampling yang dilakukan BPS dengan yang dilakukan oleh BPP sebagai pelaksana di lapang. 

Pelaksanaan Rapim B dilakukan untuk menindaklanjuti penugasan khusus untuk BRMP mendukung implementasi penanaman padi dengan Sistem PM-AAS di seluruh provinsi dengan menghadirkan seluruh Kepala Satker di lingkup BRMP secara luring dan daring.