Kick Off Tandai Awal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kementan

Bogor (4/9)- Dalam rangka peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian (Kementan), PPID Utama laksanakan Sosialisasi sekaligus Kick Off Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025. Kegiatan yang dipimpin oleh Ir. Erwin Zulkarnaen, M.A.P perwakilan dari PPID Utama, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementan, diadakan secara hybrid dengan melibatkan seluruh PPID Pelaksana Eselon I, II, dan III lingkup Kementan. Agenda Kick Off sekaligus menandai dimulainya monev KIP yang telah dilakukan oleh masing-masing Satker selaku penyelenggara layanan publik sebagaimana menjadi amanah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Disampaikan oleh Erwin, sebelumnya PPID Utama Kementan telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat yang diantara hasil koordinasi diperoleh keputusan bahwa butir-butir dalam Self Assessment Questionnaire (SAQ) KIP tidak akan berbeda jauh dengan SAQ tahun 2024, termasuk penekanan agar Satker tetap terbuka terhadap unsur pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai implementasi akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, Komisi Informasi Pusat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Kementan dalam pelaksanaan KIP, dimana sebagian besar dari Satker lingkup Kementan memenuhi badan publik yang informatif. Hal ini tentu hal yang baik sekaligus tantangan untuk terus melakukan untuk pembenahan sehingga tidak hanya menjadi lebih informatif, tapi juga mendorong Satker yang belum atau menuju informatif menjadi informatif, tambahnya.

Bukan tanpa alasan, dalam kegiatan ini hadir seluruh pimpinan atau kepala Satker dari .selon I, II dan III. Tujuannya tidak lain bentuk komitmen pimpinan mendukung jalannya layanan dengan prinsip KIP. Dalam diskusi, Husnain, SP., MP., Ph.D. selaku Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) mewakili seluruh Satker lingkup BRMP menyatakan kesiapan untuk 63 Satker untuk turut serta dalam monev KIP sebagaimana telah menjadi komitmen selama ini. Targetnya sebagai eselon I dengan Satker terbanyak se-Kementan ini mampu mendapatkan predikat informatif meskipun monev KIP kali ini juga menjadi monev tahun pertama BRMP pasca tranformasi kelembangaan, sebutnya. Salah satu langkah implementatif yang baru-baru ini dilakukan yakni relayout website guna memenuhi unsur-unsur KIP dalam hal menyediakan akses informasi yang mudah bagi publik. Husnain menyebutkan bahwa tahun lalu 46 Satker BRMP sudah masuk dalam kategori Informatif, dan harapannya tahun ini bisa seluruhnya mendapatkan predikat Informatif, tambahnya.

Beberapa harapan dalam pelaksanaan KIP lingkup Kementan disampaikan juga oleh pimpinan eselon I lainnya, salah satunya agar tetap dilakukan tindaklanjut setelah dlaksanakan monev, tentunya dengan pendampingan dan pembinaan dari PPID Utama secara simultan untuk perbaikan KIP, karena bagaimanapun, apa yang telah dilaksanakan Satker adalah cerminan dari Citra Kementan, urai Sesdit PKH. Demikian juga perlunya penyamaan persepsi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dengan rambu-rambu agar penyampaian informasi pada jalur sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Apalagi untuk informasi yang memang umum, menjadi kewajiban setiap satker untuk terbuka seluas-luasnya, termasuk penyampaian berbagai informasi program strategis Kementan dan kinerja, sebut Sesdit PSP.

Selanjutnya, Erwin juga menyampaikan bahwa monev KIP tahun 2025 ini akan diikuti oleh PPID Pelaksana yang terdiri dari 9 Eselon I, 40 Eselon II, 76 UPT dengan tambahan 5 Satker baru yakni Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, BB Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Balai Veteriner Jayapura, dan Museum Tanah dan Pertanian. Kelima satker ini akan diberi pendampingan khusus untuk memenuhi rangkaian monev. Adapun timeline monev setelah Kick Off hari ini dimulai dengan pengisian SAQ di bulan September, Verifikasi SAQ dan Penilaian Website Minggu 1-2 Oktober, Seleksi awal petugas PPID, Validasi Standar Layanan Informasi Publik di Minggu 4 Oktober, dilanjutkan wawancara pimpinan dan petugas PPID terbaik di Minggu 1-2 November hingga pada akhirnya di Minggu terakhir November dilakukan penetapan peringkat dan penyampaian piagam penghargaan. Selanjutnya dalam Kick Off dilakukan penjelasan terhadap SAQ.

Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP PH), Nuning Nugrahani, beserta seluruh Tim PPID Pelaksana lingkup BRMP PH, hadir dan mengikuti seluruh rangkaian Kick Off. Nuning memberikan arahan bahwa implementasi KIP di BRMP PH adalah kerja bersama semua unsur-unsur pelayanan di BRMP PH, termasuk terbuka menyediakan informasi PBJ yang meski nilainya kecil sekalipun, tegas Nuning. Harapannya, bahwa capaian predikat sebagai Satker informatif tahun 2024 lalu saat masih sebagai BISIP, harus tetap dijaga. Ia menyampaikan bahwa upaya perbaikan pelayanan, bukan hanya untuk predikat semata, tapi bagaimana kewajiban memberikan keterbukaan informasi sebagai hak publik terpenuhi sesuai aturan yang berlaku, tutupnya