Koordinasi Penyuluh Kabupaten Bekasi, Bersiap Sambut Transisi Kelembagaan ke BRMP
Bekasi (6/11/26)– Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam (LTT) Jawa Barat yang dihadiri oleh Direktur Wilayah (Dirwil) BRMP Jawa Barat, Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten (Kab) Bekasi, Timker dan Korluh/Penyuluh Kab. Bekasi, serta Pj LTT Kab. Bekasi yakni BRMP Pengelola Hasil, duduk bersama berkoordinasi untuk menentukan langka memperkuat ketahanan pangan dengan program strategis Kementerian Pertanian. Pertemuan yang berlangsung di Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi ini berfokus pada pengawalan program LTT dan Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS), pengelolaan sumber air, serta pematangan kesiapan transisi penyuluh ke BRMP.
Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bekasi, Hj. Nayu Kulsum, SP., M.Si., mengungkapkan bahwa regulasi di tingkat daerah sebenarnya telah kuat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan penyuluhan. Kendati demikian, penambahan jumlah tenaga penyuluh di lapangan mendesak untuk segera direalisasikan. Apalagi beban tugas penyuluh saat ini semakin besar, terutama dalam mengawal program strategis Kementerian Pertanian seperti LTT, program PM-AAS, RDKK, hingga pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, jelasnya.
Dalam arahannya, Dirwil BRMP Jabar, Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si., menyampaikan kepada seluruh pihak agar bergerak bersama mendukung keberhasilan program PMAAS, para penyuluh diminta melakukan pengawalan intensif di lapangan. Merespons rencana transisi penyuluh, Dr. Detia menegaskan bahwa pengalihan kelembagaan merupakan bagian dari dinamika organisasi demi memperkuat sektor pertanian nasional. Pengalihan ini bertujuan mengoptimalkan peran penyuluh sebagai jabatan fungsional strategis yang memiliki kompetensi tinggi dalam pembangunan pertanian. Dr. Detia berpesan agar seluruh penyuluh pertanian tetap menunjukkan kinerja optimal di mana pun mereka bernaung. Integrasi ke dalam BRMP dirancang agar pembinaan teknis, penerapan teknologi modern, dan fasilitasi program di tingkat lapang dapat berjalan lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan petani.
Endah Fitriyah, S.P., M.P., melaporkan progress LTT dan PM-AAS di Kab. Bekasi dengan segala dinamikanya, terutama terkait keberadaan SDM penyuluh yang sangat terbatas. Tercatat dengan wilayah pertanian sebanyak 23 Kecamatan, hanya diakomodir oleh 31 penyuluh dengan 3 orang di CWS, menjadi berat dan sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian dengan target LTT yang cukup besar. Permasalahan lainnya yang sangat urgen yakni pengelolaan sumber daya air khususnya kelompok masyarakat di sepanjang aliran hulu Sungai Citarum hingga Muara Gembong yang perlu penanganan dan pemeliharaan sebagai kunci krusial bagi pertanaman padi di Kabupaten Bekasi.
Pada kesempatan ini juga, Endah menyampaikan kebutuhan sarana pendukung drum seeder dan kepastian kebutuhan benih serta sarana produksi lainnya. Kebutuhan ini direspon oleh Dirwil bahwa pengadaannya akan didistribusi bertahap berdasarkan CPCL dan Dirwil juga akan berkoordinasi dengan Ditjen Teknis lainnya, terutama dengan Ditjen PSP.
Selaku Pj LTT, BRMP Pengelola Hasil juga terus mendukung pelaksanaan kegiatan LTT di Kab. Bekasi dengan memantau progres LTT serta pelaksanaan PM-AAS. Nuning Nugrahani, Kepala Balai, menekankan peran penyuluh melaporkan progres administrasi yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengambilan keputusan. Seperti halnya baru-baru ini, berkenaan dengan normalisasi sungai irigasi di wilayah Cikarang Timur, diupayakan untuk dapat dibantu oleh berbagai pihak melalui pengajuan proposal kebutuhan, sehingga kendala pengairan dapat terselesaikan dengan baik. Senada dengan itu juga, Endah juga kembali kepada teman-teman penyuluh bahwa sebagai langkah modernisasi administrasi, perlu segera melakukan penginputan data PM-AAS ke aplikasi e-Pusluh serta merampungkan laporan LTT dan usulan CPCL secara digital.