BRMP Pengelola Hasil Teguhkan Komitmen Integritas dan Keterbukaan Informasi

Bogor (20/1) – Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP Pengelola Hasil) bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Tinjauan Manajemen, dalam rangkaiannya juga melaksanakan kegiatan pembagian penugasan staff, sekaligus penyegaran serta penguatan integritas melalui kesadaran akan penanganan potensi benturan kepentingan, upaya peningkatan pelayanan publik dan keterbukaan informasi bagi seluruh pegawai. Sebagai bentuk komitmen pegawai dari unsur pimpinan tertinggi hingga pelaksana, di akhir kegiatan ini dilakukan penandatanganan Pakta Integritas, Piagam Maklumat Pelayanan, Piagam Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam arahannya, Kepala Balai BRMP Pengelola Hasil, Nuning Nugrahani, menegaskan kembali pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas, khususnya terkait pencegahan benturan kepentingan. Disampaikan bahwa terdapat setidaknya 4 bentuk benturan kepentingan yang berpotensi terjadi di lingkungan balai, yaitu gratifikasi, penggunaan aset negara, kerahasiaan jabatan atau instansi, serta proses rekruitmen pegawai. Lebih lanjut, Nuning mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai terkait Permentan Nomor 7 Tahun 2022, khususnya dari amanat pada Pasal 1 Ayat 4 bahwa Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai yang memiliki kewenangan dan patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam setiap penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Nuning juga menegaskan bahwa benturan kepentingan dapat terjadi pada siapa pun, sehingga setiap pegawai perlu memahami bentuk-bentuk benturan kepentingan serta prosedur pencegahan dan penanganannya.

Di puncak kegiatan, dilakukan penandatanganan 4 komitmen organisasi yakni Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BRMP Pengelola Hasil, Maklumat Pelayanan, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan Komitmen Informasi Publik oleh Kepala Balai, Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja, dengan diketahui oleh seluruh pegawai. Hal ini menjadi upaya untuk membangun tanggung jawab seluruh pegawai dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus pengingat bersama bahwa seluruh komitmen ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik, jelas Nuning.

Sebagai panduan implementasi integritas, Nuning mengingatkan salah satu langkah strategis organisasi dalam membangun integritas secara mendalam bagi setiap pegawai melalui adanya Booklet Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Fokus Prioritas BRMP Pengelola Hasil yang telah diberikan pada tahun 2025. Nuning menekankan agar Booklet terus menjadi pegangan bagi pegawai dalam bekerja, yang di dalamnya dibahas tuntas terkait fokus perubahan, kode etik pegawai, hingga motto pelayanan BRMP Pengelola Hasil.

Lebih lanjut dijelaskan Nuning, bahwa capaian sebagai lembaga predikat informatif dan tercapainya nilai Zona Integritas sesuai target kinerja organisasi adalah kerja bersama Tim. Kedepan, khususnya menghadapi tahun 2026 ini, koordinasi dan keterlibatan seluruh pegawai diharapkan semakin kuat. Apalagi setelah ditetapkannya Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Oktober tahun 2025 lalu, yang merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karenanya, secara bersama-sama perlu mengimplementasikan SPP tersebut dengan baik.

Penandatanganan Pakta Integritas, Maklumat Pelayanan, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, Dan Komitmen Informasi Publik ini diharapkan menjadi bentuk komitmen tertulis bagi seluruh pegawai BRMP Pengelola Hasil untuk konsisten menerapkan prinsip integritas dan keterbukaan informasi dalam bekerja dan melayani publik. Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan BRMP Pengelola Hasil mampu mewujudkan lingkungan kerja yang transparan, berintegritas, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi menjadi lebih baik, tutup Nuning.